Memahami Aspirasi Rakyat
Para pejabat negeri ini, baik yang berada di Jakarta maupun di daerah bahkan desa-desa juga sangat fasih memanipulasi mantera rakyat. Kita pasti sepakat bahwa setiap kebijakan harus sesuai dengan aspirasi rakyat. Menjadi aneh bila, sekelompok orang yang tidak setuju dengan sebuah usulan kebijakan tiba-tiba mengatakan bahwa usulan kebijakan itu tidak sesuai aspirasi rakyat. Lebih aneh lagi jika ada segelintir pemimpin yang merasa paling mewakili suara rakyat.
Apakah duapuluh ribu atau bahkan seratus ribu orang yang melakukan gerakan sosial (misalnya dengan demonstrasi di Kantor Gubernur) bisa dikatakan mewakili rakyat suatu daerah yang berpenduduk tiga juta orang? Bisakah sekumpulan kepala desa yang tergabung dalam sebuah asosiasi dianggap mewakili rakyat sedangkan suara kepala desa pimpinan asosiasi tersebut belum tentu mewakili suara para kepala desa lain sebagai anggota asosiasi?
Bagaimana metode atau cara yang tepat untuk memahami ke
